Menperin Genjot Kontribusi Industri Bagi Ekonomi Nasional
By Admin
nusakini.com--Pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para penanam modal di Indonesia agar terus mendorong investasi dan ekspansi. Kondisi pasar yang cukup stabil, membuat industri mampu berkinerja positif sehingga memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2017 yang mencapai 5,01 persen di atas pertumbuhan dalam periode yang sama tahun lalu sebesar 4,92 persen.
“Industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi mencapai 20 persen pada kuartal pertama ini atau naik dari sebelumnya sebesar 18 persen. Kenaikan yang juga cukup menggembirakan terlihat dari nilai ekspor hingga 22 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (9/5).
Menperin juga menekankan bahwa salah satu peran penting pada industri manufaktur adalah menciptakan nilai tambah produk. Meskipun terjadi kenaikan impor barang modal dan bahan baku, namun itu menunjukkan investasi yang meningkat dan produksi terus berjalan.
“Misalnya, impor kapas untuk mendukung industri tekstil di Indonesia. Perlu diketahui, kapasitas produk pakaian dan sepatu olahraga dalam negeri telah melampaui Tiongkok. Bahkan, 30 persen dari merek Amerika Serikat diproduksi di Indonesia,” ungkapnya.
Di samping itu, Menperin menyampaikan, kawasan industri bisa menjadi ujung tombak untuk menarik investasi dan melihat perkembangan industri yang ekspansi di Tanah Air. “Maka, kami juga telah mengumpulkan perusahaan pengelola kawasan industri agar terus meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung bagi kebutuhan industri,” imbuhnya.
Dalam upaya menjaga pertumbuhan industri nasional yang mulai merangkak naik, diperlukan sinergi kuat antara kementerian dan lembaga terkait. Hal itu disampaikan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih, sehingga langkah Kementerian Perindustrian dapat berjalan baik sesuai program prioritas pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.
“Sampai saat ini, Kemenperin fokus untuk meningkatkan pengembangan manufaktur, dengan banyak kegiatan strategis yang dilakukan seperti penguatan pendidikan vokasi industri, pendalaman struktur industri, pembinaan kepada industri padat karya berorientasi ekspor, pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta pengembangan perwilayahan industri,” paparnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan nonmigas pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 4,71 persen. Capaian tersebut meningkat dibanding pertumbuhan dalam periode yang sama tahun 2016 sebesar 4,51 persen, juga di atas pertumbuhan sepanjang tahun 2016 yang mencapai 4,42 persen.
Bahkan, BPS juga mencatat, industri manufaktur mikrokecil mampu tumbuh sebesar 6,63 persen pada triwulan I-2017. Untuk itu, Kemenperin tengah gencar melakukan pengembangan IKM, terutama melalui pemanfaatan teknologidigital.
“Salah satu program prioritas kami tersebut telah diwujudkan dengan peluncuran program e-Smart IKM dengan tujuan agar memperluas akses pasar serta menjadi showcase produk dalam negeri dan bukan menjadi reseller produk negara lain,” tegas Gati.
Menurutnya, e-commerce saat ini sudah sangat menjamur di Indonesia sehingga menuntut para pelaku usaha dalam negeri perlu memanfaatkan peluang tersebut melalui keterlibatan di program e-Smart IKM untuk memperluas akses informasi dan memasarkan produknya. Dalam upaya pengembangan ekonomi digital ini, diharapkan juga akses pendanaan ikut meningkat.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai transaksi e-commerce pada tahun 2015 mencapai Rp200 triliun dengan kontribusi produk lokal baru dikisaran lima persen. “Agar tidak mematikan IKM kita karena e-commerce, maka kami memfasilitasi mereka kerja sama dengan marketplace seperti bukalapak, blanja.com, blibli, lazada, dan tokopedia,” ujar Gati.
Tujuan kerja sama tersebut supaya produk IKM dalam negeri diberi kesempatan untuk masuk marketplace sehingga bisa mempermudah ekspor. Selain itu, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya promosi dan pemasaran, serta mendapatkan program-program pembinaan dari pemerintah.
Lebih lanjut kata Gati, e-Smart IKM dapat pula mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Selain dapat memperkuat dan menumbuhkan perekonomian nasional, P3DN mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
“Melalui program P3DN ini, juga dapat membawa efek positif terhadap pengamanan pasar domestik, peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan penguatan struktur industri,” tegasnya. Untuk mencapai keberhasilan program P3DN tersebut, diperlukan usaha bersama dari Pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mengedepankan produk dalam negeri.
Gati juga menyatakan, pihaknya telah menyelenggarakan workshop di beberapa wilayah di Indonesia untuk memperkuat kapasitas pelaku IKM, seperti pemberian materi mengenai product knowledge, foto produk, pricing, copy writing, dan promosi. “Selain itu para pelaku IKM juga diberikan sosialisasi kebijakan IKM terkait KUR, SNI Wajib, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia(LPEI), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor(KITE), restrukturisasi, dan Program OVOP,” tuturnya.
Gati menambahkan, Ditjen IKM tengah giat melaksanakan program bimbingan teknis agar hasil produk IKM sesuai standar internasional sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Misalnya, bimbingan cara produksi pangan yang baik sehingga siap untuk disertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan dan memberikan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan halal,” imbuhnya.
Tahun 2016, telah difasilitasi sertfikasi GMP untuk 16 IKM dan fasilitasi sertifikasi HACCP untuk 1 IKM. Sedangkan, tahun 2017 akan difasilitasi sertifikasi GMP sekitat 9 IKM dan fasilitasi sertifikasi halal sebanyak 80 IKM.
Menurut Gati, Kemenperin juga berupaya memperluas pasar produk dalam negeri melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan kursi sekolah yang terbuat dari rotan. “Langkah ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut, Kemenperin menjajaki peluang kerjasama dengan PT. Sarinah dan PT. PPI dalam rangka memfasilitasi pembentukan pusat bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi industri mebel dan kerajinan dalam negeri.
Selanjutnya, dalam memasarkan produknya, Kemenperin akan bekerjasama dengan seluruh outlet di mall dan menggandeng asosiasi yang bergerak di bidang pengembangan dan pemasaran, antara lain Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (HIPPINDO) dan Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI). (p/ab)